DELEGASI M-C-C RAIH JUARA DUA K-T-I NASIONAL PADA LOMBA VETERAN LEGAL COPETITION

UNTUK DISIARKAN : SELASA 5 NOVEMBER 2019

REPORTER : HILYAH AFIFAH

DELEGASI MOOT COURT COMMUNITY M-C-C/ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM F-S-H UIN JAKARTA/  MERAIH JUARA DUA PADA PERLOMBAAN KARYA TULIS ILMIAH K-T-I/ DI VETERAN LEGAL COMPETITION/ UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL U-P-N JAKARTA// KALI INI DELEGASI M-C-C BERASAL DARI SEMESTER TIGA YAITU/ IMAS NOVITA JUANINGSIH/ MUHAMMAD SAEF EL-ISLAM/ ALLIZA KHOVSHOV ZANUBA DALIL/ DAN WIDIYA HAKIM// PERLOMBAAN DILAKSANAKAN PADA JUM'AT SAMPAI MINGGU SATU SAMPAI TIGA NOVEMBER LALU// DENGAN MENGUSUNG TEMA/ "BELA NEGARA DALAM KONSTELASI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL"//

DELEGASI M-C-C/ IMAS NOVITA JUANINGSIH MENGATAKAN/ SUBTEMA DARI LOMBA K-T-I YANG IA DAN TIM AMBIL YAITU/ "EKSISTENSI PENERAPAN BELA NEGARA DALAM HUKUM NASIONAL"// ISI DARI TULISANNYA ADALAH/ REFORMULASI SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA DI INDONESIA// DIRINYA MENEJELASKAN/ ALASAN MEREKA MENELITI HAL TERSEBUT KARENA/ MELIHAT DARI KASUS 'MAY DAY MAY DAY' YANG ADA DI MOROWALI TAHUN 2018// DIMANA TERDAPAT HAK RAKYAT YANG TERDEROGASI OLEH TENAGA KERJA ASING T-K-A// IMAS MENAMBAHKAN/  TUJUAN DALAM MENULIS K-T-I TERSEBUT ADALAH/ AGAR DAPAT MENJADI PERTIMBANGAN PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN TERKAIT PELANGGARAN T-K-A DI INDONESIA//

DELEGASI M-C-C/ ALLIZA KHOVSHOV ZANUBA DALIL MENGATAKAN/ WALAUPUN PEMERINTAH TELAH MENGHADIRKAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN T-K-A YANG DAPAT MEMPERMUDAH PERIZINAN/ NAMUN TERDAPAT KELEMAHAN DALAM REGULASI DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING YANG BELUM OPTIMAL/ SEHINGGA MENIMBULKAN PELANGGARAN OLEH T-K-A DI INDONESIA// DIRINYA MENAMBAHKAN/ BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN KONSTELASI HUKUM NASIONAL ADALAH/ DENGAN MENYELENGGARAKAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA BERSIFAT SEMESTA YANG MELIBATKAN SELURUH WARGA NEGARA/ WILAYAH/ DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA YANG SUDAH DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH// SISTEM PERTAHANAN NEGARA HARUS DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL/ TERARAH/ DAN BERLANJUT// SEHINGGA/ DAPAT MENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA/ KEUTUHAN WILAYAH/ DAN KESELAMATAN BANGSA DARI SEGALA ANCAMAN MILITER MAUPUN NON MILITER///