TEKAN PRODUKSI SAMPAH/ KETUA D-P-R DORONG KEMASAN ALAMI

UNTUK DISIARKAN: SENIN 20 APRIL 2026

REPORTER: SHAKILA NAJLA AZZAHRA RAMADHANI

RABU LALU/ KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D-P-R REPUBLIK INDONESIA R-I/ PUAN MAHARANI MENILAI/ LONJAKAN HARGA PLASTIK MENJADI MOMENTUM TEPAT/ UNTUK BERALIH MENGGUNAKAN WADAH RAMAH LINGKUNGAN// LANGKAH TERSEBUT DIANGGAP PENTING/ GUNA MENEKAN PRODUKSI SAMPAH YANG SULIT TERURAI DI INDONESIA//

SALAH SATU PEDAGANG MINUMAN/ AYANG SONJAYA MENGUNGKAPKAN/ KENAIKAN HARGA PLASTIK SANGAT BERDAMPAK PADA BIAYA OPERASIONAL PARA PEDAGANG// MENURUTNYA/ PENGGUNAAN KEMASAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN EFEKTIF/ NAMUN/ PENERAPANNYA PERLU DISESUAIKAN DENGAN JENIS PRODUK YANG DIJUAL/ AGAR TIDAK MERUGIKAN PEDAGANG KECIL//

MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN F-U/ JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR I-A-T/ SEMESTER EMPAT/ ZIKRA EL HAFIDH MENUTURKAN/ MAHALNYA HARGA PLASTIK/ DAPAT MEMICU KESADARAN WARGA AKAN PEMTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN// HARAPANNYA/ PEMERINTAH DAPAT MENDORONG PENGEMBANGAN WADAH ALAMI/ AGAR VISI INDONESIA RAMAH LINGKUNGAN DAPAT TERWUJUD///

Read More

D-P-R SAHKAN R-U-U PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA

UNTUK DISIARKAN: SELASA 05 JULI 2022

REPORTER: NURUL LUTHFIA MARYADI

PADA KAMIS LALU/ RANCANGAN UNDANG-UNDANG R-U-U TERKAIT PEMBENTUKAN PROVINSI BARU DI PAPUA YANG TERDIRI DARI PAPUA TENGAH/PAPUA SELATAN/ DAN PAPUA PEGUNUNGAN TELAH DISAHKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D-P-R// PENGESAHAN TERSEBUT DIPUTUSKAN MELALUI RAPAT PARIPURNA D-P-R YANG DIHELAT DI KOMPLEKS PARLEMEN JAKARTA//

MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL -KESSOS-/ SEMESTER EMPAT/ MUHAMMAD NAUFAL ARDIANSYAH MENGATAKAN/ TUJUAN DARI PENGESAHAN TERSEBUT UNTUK MEMUDAHKAN BIROKRASI DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA TEKNOLOGI BARU// PAPUA MEMBUTUHKAN PERHATIAN YANG LEBIH DARI PEMERINTAH AGAR DAPAT BERKEMBANG MENJADI LEBIH MAJU DAN SETARA DENGAN PULAU LAIN// BANYAK MASYARAKAT YANG MENOLAK ADANYA PENGESAHAN TERSEBUT KARENA TERLALU TERGESA-GESA// DIRINYA MENAMBAHKAN/ PENGESAHAN TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENDUKUNG UNTUK MEMAJUKAN PAPUA KARENA DENGAN DISAHKANNYA TIGA PROVINSI BARU TERSEBUT/ SEGI PENDIDIKAN/ TEKNOLOGI/ SERTA SUMBER DAYA AKAN LEBIH TERPANTAU//

MAHASISWA F-D-I-KOM/ JURUSAN JURNALISTIK/ SEMESTER EMPAT/ MOHAMMED TEGAR TSABIATUL AZMI MENGUNGKAPKAN/ TUJUAN DI BAGINYA PAPUA MENJADI TIGA PROVINSI ADALAH PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN/ MEMPERCEPAT PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK/ MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT/ DAN MENGANGKAT HARKAT DERAJAT ORANG ASLI PAPUA// JIKA BENAR RENCANA TERSEBUT DISAHKAN PERLU ADANYA PENINJAUAN KEMBALI AGAR MAKSIMAL// DIRINYA BERHARAP/ SEMOGA DISAHKANNYA KEPUTUSAN TERSEBUT TIDAK ADA UNSUR POLITIS YANG ADA DI DALAMNYA MELAINKAN BERDASARKAN KEBUTUHKAN/ KARENA INFORMASI YANG KURANG MENYELURUH PADA AKHIRNYA MEMBUAT STIGMA NEGATIF KEPADA SELURUH MASYARAKAT///

Read More

D-P-R USULKAN CUTI HAMIL JADI ENAM BULAN LEWAT R-U-U K-I-A

UNTUK DISIARKAN: JUMAT 17 JUNI 2022

REPORTER: JELITA MAWAR HAPSARI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D-P-R REPUBLIK INDONESIA R-I SETUJU RANCANGAN UNDANG-UNDANG R-U-U KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK K-I-A DIBAHAS LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI UNDANG-UNDANG U-U// MELALUI KETERANGAN TERTULIS KETUA D-P-R R-I/ PUAN MAHARANI// SALAH SATU YANG DIATUR DALAM DRAF R-U-U TERSEBUT YAKNI CUTI MELAHIRKAN PALING SEDIKIT ENAM BULAN/ DAN IBU MELAHIRKAN TETAP MENDAPAT GAJI PENUH PADA TIGA BULAN PERTAMA//

DILANSIR DARI KOMPAS DOT COM/ KETUA D-P-R R-I/ PUAN MAHARANI MENGATAKAN/ PENETAPAN MASA CUTI MELAHIRKAN SEBELUMNYA TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TENAGA KERJA/ DIMANA DURASI WAKTU CUTI MELAHIRKAN HANYA TIGA BULAN// NAMUN DALAM R-U-U K-I-A AKAN MENGATUR CUTI MELAHIRKAN PALING SEDIKIT ENAM BULAN/ DAN TIDAK BOLEH DIBERHENTIKAN DARI PEKERJAAN// R-U-U TERSEBUT DIRANCANG UNTUK MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA S-D-M INDONESIA YANG UNGGUL// R-U-U K-I-A YANG JUGA MASUK DALAM  PROGRAM LEGISLASI NASIONAL -PROLEGNAS- PRIORITAS 2022 DIHARAPKAN DAPAT SEGERA RAMPUNG//

MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL -KESSOS-/ SEMESTER EMPAT/ NALA TELIANA MENGUNGKAPKAN/ CUTI SELAMA ENAM BULAN DAPAT MEMBANTU IBU UNTUK FOKUS KEPADA KESEHATAN BAYI DAN DIRI SENDIRI SERTA DAPAT MENJAMIN TUMBUH KEMBANG ANAK DAN PEMULIHAN BAGI IBU SETELAH MELAHIRKAN// DIRINYA MENAMBAHKAN/ 1000 HARI SETELAH LAHIR ADALAH MASA PERTUMBUHAN EMAS ANAK YANG MERUPAKAN PERIODE KRUSIAL/ DIMANA DAPAT MENJADI PENENTU MASA DEPAN ANAK// SUDAH SELAYAKNYA NEGARA MEMASTIKAN GENERASI PENERUS BANGSA/ UNTUK TUMBUH MENJADI S-D-M YANG DAPAT MEMBAWA INDONESIA SEMAKIN MAJU// DIHARAPKAN/ PERUSAHAAN JUGA MENYEJAHTERAKAN IBU HAMIL DAN MEMBERIKAN HAK-HAK YANG HARUS DIDAPAT SEORANG IBU/ SEPERTI PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN SAAT HAMIL///

Read More

RIBUAN BURUH GELAR AKSI TOLAK REVISI U-U P-P-P DI DEPAN D-P-R

AKAN DISIARKAN: JUMAT 17 JUNI 2022

REPORTER: ARIFAH SALASTIANI INTAN

PADA RABU KEMARIN/ RIBUAN BURUH AKAN MELAKSANAKAN AKSI UNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D-P-R// AKSI TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENOLAK REVISI UNDANG-UNDANG U-U PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN P-P-P/ OMNIBUS LAW CIPTA KERJA//

MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK -FISIP-/ JURUSAN ILMU POLITIK -ILPOL-/ SEMETER EMPAT/ CANDRA PUTRA KELANA MENGATAKAN/ TIDAK ADA LARANGAN DENGAN ADANYA AKSI TERSEBUT KARENA PARA BURUH MENUNTUT HAKNYA AGAR DIPENUHI// PELAKSANAAN UNJUK RASA TERSEBUT DIHARAPKAN TIDAK ADA KERICUHAN ATAU PROVOKASI// DALAM PENGESAHAN U-U TERSEBUT TIDAK MELIBATKAN PUBLIK SECARA LUAS MENJADI SEBUAH BUKTI BAHWA BUKAN KEPENTINGAN RAKYAT LAH YANG DIPENUHI// JIKA DENGAN ADANYA AKSI TERSEBUT DAPAT MELURUSKAN PERMASALAHAN YANG ADA DAN DAPAT DI DENGAR ASPIRASI PARA BURUH SERTA DITINDAK LANJUTI MAKA PERJUANGAN TETAP TERUS DILAKUKAN//

MAHASISWA -FISIP-/ JURUSAN -ILPOL-/ SEMESTER DUA/ DAVIN JULIAN HERMES MENUTURKAN/ DALAM MENOLAK REVISI U-U P-P-P OMNIBUS LAW CIPTA KERJA ADALAH SEBUAH REAKSI KEMARAHAN PARA BURUH ATAS U-U YANG TIDAK MEMILIKI KEBERPIHAKAN DAN KESEJAHTERAAN BURUH// PADA DASARNYA U-U LAHIR UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN BANYAK ORANG// JIKA AKSI TERSEBUT DINILAI TERLAMBAT KARENA U-U TELAH DISAHKAN/ HAL TERSEBUT TIDAK MENJADI SEBUAH MASALAH KARENA BAGAIMANAPUN MASYARAKAT HARUS MENUNJUKAN ASPIRASINYA SEBAGAI SIMBOL BAHWA MASYARAKAT TIDAK AKAN TINGGAL DIAM SAAT KETIDAKADILAN DILANGGENGKAN MELALUI U-U// KEMUNGKINAN KECIL UNTUK U-U TERSEBUT DI REVISI/ TETAPI MASYARAKAT MASIH BISA MELAKUKAN BANDING  DENGAN MELALUI JALUR YUDISIAL/ MAKA AKAN SELALU ADA JALAN DALAM MENJEMPUT KEADILAN///

Read More

U-U-M-D 3 TUAI PRO DAN KONTRA DI KALANGAN MAHASISWA

UNTUK DISIARKAN : SENIN 26 MARET 2018
NAMA REPORTER     : MUHAMAD FAJAN SAPUTRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D-P-R DINILAI TELAH MENCEDERAI AMANAT REFORMASI/ DALAM UNDANG-UNDANG U-U MPR/ DPR/ DPD/ DPRD/ M-D3 YANG TELAH SAH DAN BERLAKU INI MENUAI BANYAK PRO DAN KONTRA DI MASYARAKAT/ PENOLAKAN TERHADAP U-U-M-D 3/ GENCAR DILAKUKAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DAN POLITIK/ MAHASISWA/ SERTA MASYARAKAT// MULAI DARI PETISI/ USULAN PERATURAN PERSIDEN PENGGANTI UNDANG-UNDANG –PERPPU-/ SERTA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI P-K KE MAHKAMAH KONSTITUSI M-K//

KETUA DEWAN EKEKUTIF MAHASISWA –DEMA- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK –FISIP-/ NIA NADIA MENGATAKAN/ BAHWA U-U INI BERISI TENTANG KEBIJAKAN/ KEWENANGAN MPR/ DPR/ DPD/ DPRD// DAN TERDAPAT BEBERAPA PASAL KONTROVERSIAL// PERTAMA/ PASAL 122 AYAT K/ PASAL INI DIANGGAP/ D-P-R INI SEBAGAI LEMBAGA YANG ANTI KEBAL/ ANTI KRITIK/ DAN JUGA MERUPAKAN KRIMINALISASI TERHADAP DEMOKRASI// TERDAPAT PULA PASAL 84 DAN PASAL 15/ PASAL INI LEBIH MENGATUR TENTANG KURSI PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT M-P-R DAN JUGA D-P-R/ DIMANA POSISI D-P-R YANG SEBELUMNYA DIISI OLEH SATU KETUA DAN EMPAT WAKIL/ MENJADI SATU KETUA DAN LIMA WAKIL// KURSI M-P-R YANG SEBELUMNYA DIISI SATU KETUA DAN LIMA WAKIL/ MENJADI SATU KETUA DAN TUJUH WAKIL// TERDAPAT PULA DALAM POINT SEBELUMNYA/ ANGGOTA D-P-R YANG DIPANGGIL UNTUK DILAKUKAN PROSES HUKUM/ HARUSLAH MENDAPATKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN M-K-D// NIA MENGANGGAP SIKAP JOKOWI YANG MEMBIARKAN U-U TANPA MENGAMBIL SIKAP MERUPAKAN SEBUAH KESALAHAN/ DALAM PANDANGANNYA/ TUJUAN D-P-R MEREVISI U-U INI SEBAGAI ANTISIPASI/ D-P-R SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEREVISI U-U INI/ DAN DIMANFAATKAN UNTUK MELINDUNGI ANGOTA D-P-R DARI HUKUM// NIA BERHARAP/ DENGAN BERLAKUNYA U-U-M-D3 INI PEMERINTAH DAPAT MENEMUKAN SOLUSI AGAR U-U INI TIDAK KEMBALI SAH/ SETIDAKNYA DAPAT MEREVISI PASAL-PASAL YANG KONTROVERSI//

TIDAK SEJALAN DENGAN NIA/ MAHASISWA UIN JAKARTA MULTAZAM AHMAD MENGATAKAN/ DIRINYA SETUJU DENGAN REVISI U-U-M-D 3/ KARENA SUDAH SEHARUSNYA PARLEMEN DI INDONESIA KUAT DI MATA HUKUM/ SEHINGGA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS/ TIDAK LAGI DIGANGGU PIHAK-PIHAK YANG INGIN MENJATUHKAN KEHORMATAN D-P-R// MULTAZAM BERANGGAPAN/ PASAL-PASAL YANG TELAH DIREVISI SAMA SEKALI TIDAK MENYALAHI ATURAN///

Read More