UNTUK DISIARKAN : JUM’AT 17 JANUARI
2020
REPORTER : SHIDQI FIKRI ZAIDAN
BEBERAPA HARI BELAKANGAN/ MASYARAKAT
INDONESIA DISIBUKKAN DENGAN PERSOALAN RENCANA PENERAPAN OMNIBOUS LAW YANG MENUAI PRO DAN KONTRA// KARENA/ SEBAGIAN
BERANGGAPAN AKAN MERUSAK HAK PERLINDUNGAN SIPIL//
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
F-S-H/ JURUSAN HUKUM TATA NEGARA H-T-N/ SEMESTER LIMA/ MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR MENGATAKAN/
OMNIBOUS LAW ADALAH SEBUAH KONSEP PRODUK HUKUM/ YANG MENYATUKAN BEBERAPA
UNDANG-UNDANG MENJADI SATU TOPIK TERTENTU// OMNIBOUS LAW LAZIM DIGUNAKAN DI
NEGARA YANG MENGANUT SISTEM HUKUM COMMON
LAW SEPERTI AMERIKA DAN INGGRIS// MENURUTNYA/ OMNIBUS LAW MERUPAKAN TROBOSAN BARU DI BIDANG POLITIK HUKUM YANG
PERLU DIDUKUNG DAN KAWAL BERSAMA// KARENA/
BANYAK MATERI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SATU DENGAN YANG LAIN BERTENTANGAN
DAN TUMPANG TINDIH SERTA REGULASI YANG RUMIT// DIRINYA MENAMBAHKAN/ YANG PERLU
DI INGAT DALAM PEMBUATAN OMNIBUS LAW ADALAH/
SYARAT FORMIL MAUPUN MATERILNYA PERLU DIKAWAL AGAR TIDAK ADA HAK KONSTITUSIONAL
YANG DILANGGAR/ DAN MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM SERTA KEDAYAGUNAANYA//
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL –KESSOS-/ SEMESTER LIMA/
MAYANK INSANI MENGATAKAN/ TUJUAN AWAL DARI DIBUATNYA OMNIBUS LAW ADALAH/ UNTUK MENYASAR ISU BESAR YANG MUNGKIN DAPAT
MENCABUT ATAU MENGUBAH BEBERAPA U-U SEKALIGUS/ SEHINGGA MENJADI LEBIH EFISIEN//
NAMUN/ JIKA DALAM PEMBUATANNYA JAUH DARI AKAR KONSTITUSI/ DAN MENCABUT HAK
PEKERJA BAHKAN SAMPAI PENCABUTAN HAK KELESTARIAN LINGKUNGAN/ MAKA PEMERINTAH
HARUS MEMPUNYAI EVALUASI BESAR///
0 komentar:
Posting Komentar