UNTUK DISIARKAN: SELASA 24 DESEMBER 2024
REPORTER: GISSKA PUTRI HIDAYAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK D-J-P/ MENGONFIRMASI BAHWA BIAYA ADMINISTRASI TRANSAKSI MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD -QRIS-/ KINI DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P-P-N SEBESAR 12 PERSEN// KEBIJAKAN TERSEBUT/ MULAI BERLAKU SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG SUDAH ADA/ BUKAN OBJEK PAJAK BARU//
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS F-E-B/ JURUSAN PERBANKAN SYARIAH P-S-Y/ SEMESTER TIGA/ NASYWA HANIFAH MENUTURKAN KEKHAWATIRANNYA// SEBAB/ KENAIKAN BIAYA TRANSAKSI DAPAT MENGURANGI DAYA BELI MAHASISWA// KEBIJAKAN TERSEBUT/ MEMBUAT MAHASISWA HARUS MEMPERTIMBANGKAN ULANG SETIAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG DIBUAT// BIAYA TAMBAHAN YANG TIMBUL AKIBAT KENAIKAN PAJAK/ BISA MENJADI BEBAN YANG CUKUP BERAT// SEHINGGA/ MAHASISWA MUNGKIN HARUS MENGURANGI FREKUENSI BELANJA// DIRINYA BERHARAP/ PEMERINTAH DAPAT MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEBIJAKAN TERSEBUT//
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL -KESSOS-/ SEMESTER TIGA/ ANGGITA BUDI MAHARANI MENGUNGKAPKAN/ HENDAKNYA MAHASISWA LEBIH CERMAT DALAM MENGATUR KEUANGAN// DENGAN MEMAHAMI MEKANISME PERHITUNGAN BIAYA TRANSAKSI YANG BARU/ MAHASISWA DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BIJAK// DIRINYA MENAMBAHKAN/ DAMPAK KENAIKAN P-P-N PADA -QRIS-/ YAITU BERPOTENSI MENGUBAH KEBIASAAN BELANJA MAHASISWA/ DAN BERDAMPAK PADA ADOPSI TEKNOLOGI PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA///
0 komentar:
Posting Komentar