UNTUK DISIARKAN: JUMAT 8 DESEMBER 2023
REPORTER: NIKITA EARLENE SALSABILA
PORTAL SATU DATA INDONESIA S-D-I DILUNCURKAN SEBAGAI LANGKAH MENUJU KEBIJAKAN YANG LEBIH TEPAT DENGAN DATA YANG VALID// S-D-I MENJADI KEBIJAKAN TATA KELOLA DATA PEMERINTAH YANG BARU/ BERTUJUAN MENCIPTAKAN DATA BERKUALITAS/ MUDAH DIAKSES/ DAN DAPAT DIBAGIPAKAIKAN ANTAR INSTANSI PUSAT DAN DAERAH// KEPALA BAGIAN -KABAG- PROGRAM DAN UMUM PUSAT DATA DAN INFORMASI SETJEN KEMENDAGRI/ BENNY MALIK/ MENYATAKAN BAHWA KEBIJAKAN INI MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCAPAI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK/ PADA RABU KEMARIN//
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN/ JURUSAN ILMU HADIST/ SEMESTER TUJUH/ NADIA FAUZIYAH MENUTURKAN/ PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN BARU BERGANTUNG PADA KEAMANAN DATA MASYARAKAT// JIKA KEAMANAN TERJAMIN/ MASYARAKAT AKAN MENDUKUNG KEBIJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH BIJAK// INTEGRASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DATA DIHARAPKAN DAPAT MEMUDAHKAN PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN PROSES PEMBUATAN BERKAS BAGI MASYARAKAT// NAMUN/ KEHATI-HATIAN TETAP DIPERLUKAN/ TERUTAMA JIKA KEAMANAN DATA MASYARAKAT MASIH MENJADI PERHATIAN/ SEPERTI KASUS KEBOCORAN DATA BARU-BARU INI// JIKA ADA JAMINAN KEAMANAN/ KEBIJAKAN INI DIANGGAP POSITIF/ KARENA DIDASARKAN PADA DATA YANG JELAS DAN BERTUJUAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT//
MAHASISWA F-D-I-KOM/ JURUSAN JURNALISTIK/ SEMESTER TIGA/ RIZMA ARDHANA MENJELASKAN/ KEBIJAKAN TERSEBUY BERMANFAAT KARENA MEMPERMUDAH WARGA/ TERUTAMA BAGI YANG BERDOMISILI DI DAERAH JAUH NAMUN BEKERJA DI JAKARTA/ DALAM PENGURUSAN DOKUMEN// DENGAN INTEGRASI DATA/ PROSES PEMBUATAN DOKUMEN TERTENTU YANG BIASANYA MEMERLUKAN KE KANTOR INSTANSI DI DAERAH DOMISILI K-T-P DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR TERDEKAT// DAMPAKNYA/ PELAYANAN MASYARAKAT MENJADI LEBIH CEPAT DAN BERKUALITAS// HAL TERSEBUT MENGHILANGKAN KERUMITAN YANG SERING TERJADI SAAT MENGURUS DOKUMEN YANG MEMERLUKAN KE KANTOR DOMISILI K-T-P/ SEPERTI HALNYA DENGAN N-P-W-P// INTEGRASI DATA MEMPERCEPAT PROSES PELAYANAN DAN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF PADA EFISIENSI PEMERINTAHAN///
0 komentar:
Posting Komentar