UNTUK DISIARKAN: KAMIS 22 JANUARI 2026
REPORTER: JIDDAN AKROM RAMADHAN
SENIN KEMARIN/ MAHKAMAH KONSTITUSI M-K MENEGASKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA// SENGKETA PEMBERITAAN WARTAWAN SEBAIKNYA DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PERS TANPA LANGSUNG MELIBATKAN PROSES PIDANA ATAU PERDATA// TUJUANNYA UNTUK MENCEGAH KRIMINALISASI WARTAWAN/ SERTA MENJAMIN HAK PUBLIK MENDAPATKAN INFORMASI//
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM F-S-H/ JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM H-P-I/ SEMESTER SEMBILAN/ WIRANDIKA NUR ROHMAN MENYAMPAIKAN/ KEBIJAKAN TERSEBUT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MEMPERKUAT MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SEBELUM MASUK KE PROSES PIDANA// DENGAN DEMIKIAN/ HAK DAN KEAMANAN JURNALIS LEBIH TERJAMIN DALAM MELAKSANAKAN PELIPUTAN//
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI -F-D-I-KOM-/ JURUSAN JURNALISTIK/ SEMESTER LIMA/ RIFQI TITAH GEMILANG MENYAMPAIKAN/ KEBIJAKAN KAMPUS TIDAK MEMBATASI AKTIVITAS PERS MAHASISWA/ PERS WAJIB MENYEBABKAN INFORMASI SESUAI KODE ETIK JURNALISTIK// OLEH KARENA ITU/ PELIPUTAN ISU SENSITIF WAJIB MENGIKUTI KAIDAH BAHASA JURNALISTIK DAN MENJAGA AKURASI BERITA///
0 komentar:
Posting Komentar