UNTUK DISIARKAN: JUMAT 5 JULI 2024
REPORTER: EDITH INDAH LESTARI
MULAI SENIN/ 1 JULI KEMARIN/ NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN -NIK- RESMI MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK N-P-W-P MENGGUNAKAN FORMAT BARU 16 DIGIT// KEBIJAKAN TERSEBUT DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2022/ TENTANG N-P-W-P UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/ BADAN/ DAN INSTANSI PEMERINTAH// WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYESUAIKAN N-I-K DENGAN N-P-W-P AKAN MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAKSES BERBAGAI LAYANAN PERPAJAKAN//
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM P-M-I/ SEMESTER EMPAT/ MUHAMMAD RIZALUDDIN MASDININGRAT MENJELASKAN/ KEBIJAKAN INI DIHARAPKAN DAPAT MEMBUAT SISTEM PERPAJAKAN LEBIH EFEKTIF/ DENGAN MENGURANGI DUPLIKASI DATA DAN MEMPERMUDAH PELACAKAN WAJIB PAJAK// SEALNJUTNYA/ INTEGRASI IDENTITAS PAJAK DAN KEPENDUDUKAN/ DAPAT MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT// KARENA/ AKAN LEBIH SULIT BAGI ORANG UNTUK MENGHINDARI BAYAR PAJAK// NAMUN/ ORANG YANG BELUM MEMILIKI N-I-K MUNGKIN MENGALAMI KESULITAN MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK MEREKA// OLEH KARENANYA/ PEMERINTAH HARUS MEMASTIKAN SEMUA WARGA BISA MENDAPATKAN N-I-K/ SEBELUM KEBIJAKAN INI DITERAPKAN SEPENUHNYA// MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F–D-I-KOM/ JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM K-P-I/ SEMESTER ENAM/ HALWA SHAIMA MENJELASKAN/ TUJUAN DARI KEBIJAKAN TERSEBUT ADALAH UNTUK MENYEDERHANAKAN PROSES ADMINISTRASI PERPAJAKAN/ SEHINGGA MENJADI LEBIH EFISIEN DAN TRANSPARAN// DENGAN SISTEM BARU/ DATA PERPAJAKAN AKAN LEBIH MUDAH DIKELOLA DAN DIAWASI/ DAN AKHIRNYA MEMPERMUDAH PEMERINTAH/ DALAM MEMANTAU DAN MENEGAKKAN ATURAN PAJAK// DIRINYA MENAMBAHKAN/ PEMERINTAH HARUS MEMPERHATIKAN KEAMANAN PRIBADI// SALAH SATUNYA MENERAPKAN PROTOKOL KEAMANAN YANG KETAT/SEPERTI MENGENKRIPSI DATA DAN MENGATUR AKSES DATA PRIBADI/ SERTA MELAKUKAN AUDIT RUTIN UNTUK MENCEGAH KEBOCORAN DATA PRIBADI MASYARAKAT///
0 komentar:
Posting Komentar