UNTUK DISIARKAN: RABU 10 DESEMBER 2025
REPORTER: FAYRUZ ZALFA ZAHIRA
MAHASISWA MENYOROTI PENERAPAN UNDANG-UNDANG U-U NOMOR DUA PULUH TUJUH TAHUN DUA RIBU DUA-DUA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI U-U P-D-P/ YANG DINILAI BELUM BERJALAN OPTIMAL// SOROTAN TERSEBUT MENCUAT SETELAH BERBAGAI KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI MENUNJUKKAN PELANGGARAN/ TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH PIHAK KORPORASI/ TETAPI JUGA OLEH INDIVIDU MAUPUN OKNUM APARAT//
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM F-S-H/ JURUSAN HUKUM TATA NEGARA H-T-N/ SEMESTER TIGA/ RIKZA ANUNG ANDITA MENYAMPAIKAN/ U-U PDP TAHUN DUA RIBU DUA-DUA MERUPAKAN LANGKAH PENTING PEMERINTAH/ DALAM MEMPERKUAT SISTEM PERLINDUNGAN DATA MASYARAKAT// REGULASI TERSEBUT DISUSUN SEBAGAI LEX SPECIALIS DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I-T-E/ YANG DINILAI MASIH TERLALU UMUM DALAM MENGATUR PELANGGARAN DATA//
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN F-U/ JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR I-A-T/ SEMESTER TIGA/ MIFTAH FADHILUL RIFA MENUTURKAN/ IMPLEMENTASI U-U P-D-P SEJAUH INI MASIH BERFOKUS PADA RANAH KORPORASI DAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PUBLIK// PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN/ YANG DILAKUKAN OLEH INDIVIDU/ MAUPUN APARAT DINILAI BELUM BERJALAN OPTIMAL// HAL TERSEBUT TERLIHAT DARI SEJUMLAH KASUS/ TERMASUK PEMERIKSAAN PONSEL YANG DILAKUKAN TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS///
0 komentar:
Posting Komentar