UNTUK DISIARKAN: JUMAT 19 DESEMBER 2025
REPORTER: MAHENDRA DEWA ASMARA
PEMERINTAH RESMI MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH P-P TENTANG PENGUPAHAN PADA RABU KEMARIN/ YANG MENJADI ACUAN BARU DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KERJA DI TAHUN 2026// MENTERI KETENAGAKERJAAN -MENAKER-/ YASSIERLI MENYATAKAN/ PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN BERTUJUAN/ UNTUK MERESPONS ASPIRASI SERIKAT PEKERJA DAN BURUH TERKAIT PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK K-H-L//
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM F-S-H/ JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM P-M-H/ SEMESTER TUJUH/ MUHAMMAD SYAHMAN MENGATAKAN/ KARENA UPAH PEKERJA DI BERBAGAI PROVINSI DI INDONESIA MASIH BELUM CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI/ MAKA KEBIJAKAN P-P TENTANG PENGUPAHAN MENJADI UPAYA POSITIF DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM PROVINSI U-M-P KE DEPAN//
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM/ JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM K-P-I/ SEMESTER TIGA/ RIDWAN RAMADHAN MENGUNGKAPKAN/ P-P TENTANG PENGUPAHAN DINILAI SANGAT PENTING SEBAGAI DASAR HUKUM BARU DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM/ BAIK DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN KABUPATEN// MENURUTNYA/ HAL TERSEBUT JUSTRU MENJADI TANTANGAN BAGI PARA PENGUSAHA YANG SEDANG MERINTIS///
0 komentar:
Posting Komentar