PEMERINTAH INDONESIA CANANGKAN KEBIJAKAN NEW NORMAL

UNTUK DISIARKAN: KAMIS 28 MEI 2020

REPORTER: FALAH ALIYA

KEBIJAKAN NEW NORMAL KINI HANGAT DIPERBINCANGKAN/ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA R-I JOKO WIDODO/ MEMINTA JAJARANNYA UNTUK MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF MENGENAI NEW NORMAL/ DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  –COVID- 19// KEBIJAKAN TERSEBUT AKAN DIBERLAKUKAN PADA JUNI MENDATANG/ DI EMPAT PROVINSI/ DAN 25 KABUPATEN ATAU KOTA DI INDONESIA/ YANG NANTINYA AKAN BERTAMBAH JIKA KEBIJAKAN TERSEBUT EFEKTIF//  NEW NORMAL BERTUJUAN/ MEMBUAT MASYARAKAT TETAP PRODUKTIF/ NAMUN AMAN DARI –COVID- 19//

MENUKIL DARI KOMPAS DOT COM/ PRESIDEN JOKO WIDODO MENGATAKAN/ KEDISIPLINAN MASYARAKAT MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN MENJADI KUNCI PENERAPAN NORMAL BARU// OLEH SEBAB ITU/ PEMERINTAH MENGERAHKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA T-N-I/ DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA –POLRI- UNTUK MENDISIPLINKAN MASYARAKAT// JOKOWI MEMINTA/ PROTOKOL KESEHATAN BERADAPTASI DENGAN TATANAN NORMAL BARU/ YANG SUDAH DISIAPKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN –KEMENKES-//

DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI F-D-I-KOM-/ MATA KULIAH  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN/ ALI IRFANI MENUTURKAN/ KEBIJAKAN NEW NORMAL DISEBABKAN PEMERINTAH MENIMBANG FAKTOR EKONOMI YANG HARUS DISELAMATKAN// PERTIMBANGAN TERSEBUT WAJAR DILAKUKAN KARENA/ KRISIS EKONOMI YANG SUDAH DAN SEDANG TERJADI AKIBAT -COVID- 19/ BERAKIBAT SISTEMIK DAN MEMBAHAYAKAN// DIRINYA HAL TERSEBUT HARUS DISELESAIKAN/ AGAR TIDAK MENIMBULKAN KERESAHAN BAHKAN KONFLIK SOSIAL EKONOMI YANG TIDAK TERKENDALI//

MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS F-E-B/ JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN E-P/ SEMESTER EMPAT/ MUHAMMAD MUMTAZ HIDAYATULLAH MENUTURKAN/ DENGAN ADANYA NEW NORMAL PEMERINTAH SECARA TIDAK LANGSUNG MENERAPKAN HERD IMUNITY/ YANG LAZIMNYA DILAKUKAN SETELAH VAKSIN SUDAH KELUAR/ DAN 70 PERSEN MASYARAKATNYA SUDAH DIVAKSIN// DIRINYA MENILAI/ DATA KASUS TERKONFIRMASI POSITIF -COVID- 19 MENCERMINKAN INDONESIA BELUM SIAP MENERAPKAN NEW NORMAL// ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN H-M-J EKONOMI PEMBANGUNAN/ DIVISI KEILMUAN TERSEBUT BERPENDAPAT/ PERLU ADA EVALUASI P-S-B-B SEBELUM DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN TERSEBUT/ SERTA PERLUNYA FASILITAS TRANSPORTASI DAN KESEHATAN YANG MENDUKUNG/ UNTUK MENGEFEKTIFKAN KEBIJAKAN NEW NORMAL// DIRINYA BERHARAP/ PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH HARUS BEKERJA SAMA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN NEW NORMAL///