UNTUK DISIARKAN : KAMIS 15 OKTOBER 2020
REPORTER : FALAH ALIYA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH -PILKADA- TETAP DISELENGGARAKAN MESKI DI TENGAH PANDEMI -COVID- 19/ DIKHAWATIRKAN MENYEBABKAN KLASTER BARU/ MENGINGAT TAHAPAN PILKADA TIDAK MENGINDAHKAN PROTOKOL KESEHATAN// MENANGGAPI HAL TERSEBUT/ PANJI INSTITUTE KOLABORASI DENGAN LAW CONNECTION MENGADAKAN WEBINAR/ PILKADA DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI TENGAH PANDEMI/ PADA SENIN KEMARIN/ VIA ZOOM MEETING DAN LIVE STREAMING DI KANAL YOUTUBE LAW CONNECTION OFFICIAL//
PRAKTISI HUKUM/ ANDI SYAFRANI MENYEBUT/ SEJAK KAMPANYE DIMULAI -BAWASLU- MENCATAT 805 DUGAAN PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA A-S-N DI PILKADA 2020/ SERTA JUMLAH SENGKETA MENCAPAI 220 BERSIFAT LAPORAN DAN TEMUAN// DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM F-S-H/ PENGAMPU MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM TEESEBUT MENGUNGKAPKAN/ FAKTANYA/ DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA OLEH -BAWASLU- TERUTAMA DI TINGKAT KABUPATEN/ MASIH DILAKUKAN SECARA LURING DENGAN MINIM SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROTOKOL KESEHATAN/ KARENA KETERBATASAN LATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DAN FASILITAS//
DIREKTUR EKSEKUTIF PANJI INSTITUTE/ REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN MENILAI/ PENYEBAB CALON KEPALA DAERAH -CAKADA- TIDAK MENGINDAHKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE YAKNI/ KURANGNYA SOSIALISASI DARI K-P-U ATAU -BAWASLU- TERKAIT UPAYA PROTOKOL KESEHATAN DALAM KAMPANYE/ KEMUDIAN ADANYA TINDAKAN TIDAK PEDULI DARI -CAKADA-/ SERTA TIDAK MAWASNYA MASYARAKAT AKAN HAL TERSEBUT// PENELITI PUSAT STUDI KONSTITUSI DAN LEGISLASI NASIONAL -POSKOLEGNAS- -UIN- JAKARTA TERSEBUT MENGATAKAN/ BEBERAPA AHLI MENILAI DISKUALIFIKASI -CAKADA- YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN JADI SOLUSI PENEGASAN// NAMUN/ HARUS HARUS DIKAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENAKAR EFEKTIVITASNYA/ DWNGAN TATARAN FILOSOFI/ SOSIOLOGIS/ DAN YURIDIS///
0 komentar:
Posting Komentar