UNTUK DISIARKAN: JUMAT 8 AGUSTUS 2025
REPORTER: NAYLA PUTRI KAMILA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA R-I/KEMBALI MENJADI SOROTAN PUBLIK SETELAH MENCUAT DUGAAN PEMBERIAN HADIAH POLITIK BERUPA PENUNJUKAN PENDUKUNG SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA B-U-M-N// KONDISI TERSEBUT MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN TERHADAP PROFESIONALISME DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KORPORASI NEGARA/ YANG KERAP DIPERTANYAKAN PUBLIK//
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM F-S-H/ JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM H-P-I/ SEMESTER DELAPAN/ RIFKI FAHREZA MENGATAKAN/ PRAKTIK HADIAH POLITIK SEBENARNYA BUKAN HAL YANG BARU// NAMUN TELAH LAMA MENJADI SOROTAN TAJAM MASYARAKAT// MESKI BEGITU/ KEJADIAN SERUPA SEHARUSNYA TIDAK TERULANG KEMBALI DI ERA SEKARANG// KARENA/ BERISIKO MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF BAGI INDONESIA// DI ANTARANYA/ BERKURANGNYA PEMERINTAHAN YANG ADIL/ PROFESIONAL/ SERTA RENDAHNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENGANGKATAN PEJABAT ATAU KOMISARIS//
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK -FISIP-/ JURUSAN ILMU POLITIK -ILPOL/ SEMESTER DELAPAN/ ZAGHI ADYA MENGATAKAN/ KONDISI TERSEBUT DIPANDANG DAPAT MEMICU KONTRA DARI MASYARAKAT// SEBAB/ INDONESIA MEMBUTUHKAN PEMIMPIN YANG BERINTEGRITAS DAN MEMILIKI KOMPETENSI KERJA YANG NYATA/ BUKAN SEKADAR MENJABAT/ UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MAJU/ REFORMASI PEMERINTAHAN PERLU MENJADI LANGKAH AWAL/ SEBAGAI TELADAN BAGI MASYARAKAT///
0 komentar:
Posting Komentar